MEDAN, dahsyatnews.com – Persoalan pendidikan, lampu jalan, sambungan air bersih hingga bantuan sosial mencuat dalam Reses V Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 yang digelar anggota DPRD Kota Medan Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, di Lapangan Jalan Sempurna Ujung, Lingkungan 5, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (21/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga serta perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Bapenda, Dispora, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR).
Anggaran Pendidikan Rp1,5 Triliun
Dalam dialog bersama masyarakat, Godfried menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari total APBD Kota Medan.
“Saya duduk di Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Total APBD kita sekitar Rp7,6 triliun. Dua puluh persen itu sekitar Rp1,5 triliun untuk Dinas Pendidikan. Jadi menurut hemat saya, tidak ada lagi alasan adanya pungutan di jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP,” paparnya di hadapan peserta reses.
Ia berpandangan, dengan dukungan anggaran sebesar itu, mutu pendidikan harus meningkat dan tidak boleh ada beban biaya tambahan yang memberatkan orang tua siswa di luar ketentuan resmi.
Lampu Jalan dan Potongan Rekening Listrik
Keluhan mengenai lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam berbulan-bulan juga menjadi perhatian. Godfried mengingatkan bahwa warga telah berkontribusi melalui potongan rekening listrik.
“Tidak ada alasan lampu jalan padam berbulan-bulan. Dananya sudah dipotong dari rekening listrik,” tandasnya.
Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan menyampaikan komitmen untuk segera menindaklanjuti laporan titik lampu yang tidak berfungsi, termasuk di Jalan Sempurna Ujung, Gang Sejahtera, dan Jalan Pelajar Timur.
Bantuan Rumah dan Sambungan Air Bersih
Dalam sektor infrastruktur permukiman, warga mendapat penjelasan mengenai program bantuan rumah tidak layak huni. Melalui Dinas PKPCKTR, pemilik rumah yang kondisinya tidak layak dapat mengusulkan bantuan pembangunan sekitar Rp190 juta, dengan syarat kepemilikan tanah sah dan tidak bersengketa.
Selain itu, persoalan sambungan air bersih juga disoroti. Pemerintah Kota Medan disebut telah menyiapkan anggaran untuk membantu penyambungan pipa dari jalur induk hingga depan rumah warga.
“Kalau dari pipa induk ke depan rumah akan dibantu. Tapi dari meteran ke dalam rumah menjadi tanggung jawab masing-masing,” terangnya.
Usai kegiatan, ia menyebut masih ada belasan kepala keluarga yang belum menikmati layanan PDAM akibat biaya pemasangan yang cukup tinggi.
“Kalau pemerintah membantu dari pipa induk ke depan rumah, itu sangat meringankan warga,” ucapnya kepada wartawan.
Akses PKH dan Bantuan Lansia
Dalam sesi tanya jawab, warga juga meminta penjelasan terkait prosedur memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan bagi lanjut usia.
Menanggapi hal itu, Godfried menjelaskan bahwa dokumen dasar seperti KTP, KK, serta surat keterangan berpenghasilan rendah dari lurah menjadi syarat utama pengajuan.
“Betul-betul yang membutuhkan akan kita tampung dan usulkan ke dinas sosial. Anggaran PKH Adil Makmur di Pemko Medan sudah disiapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kelompok lansia tanpa penghasilan tetap menjadi prioritas dalam program tersebut.
Administrasi Kependudukan dan IKD
Perbedaan data nama antara akta kelahiran dan ijazah turut disampaikan warga. Perwakilan Disdukcapil Kota Medan menjelaskan bahwa perubahan data bagi warga dewasa harus melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Sementara itu, untuk pembaruan foto KTP elektronik, masyarakat dapat langsung mendatangi kantor Disdukcapil dengan membawa Kartu Keluarga dan KTP asli.
Disdukcapil juga memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui aplikasi resmi, sehingga warga tetap dapat menunjukkan identitas meski tidak membawa KTP fisik.
Penertiban Kabel Provider
Masalah kabel internet yang dinilai semrawut dan berpotensi membahayakan keselamatan warga ikut dibahas. Godfried memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan penyedia layanan.
“Ini menyangkut estetika kota dan keselamatan warga. Kita akan panggil dan tertibkan,” tegasnya.
Reses berlangsung interaktif dengan enam warga menyampaikan pertanyaan dan aspirasi. Seluruh masukan, baik terkait pendidikan, kesehatan, sosial maupun infrastruktur, disebut akan dirangkum dan diteruskan kepada pihak eksekutif.
“Kita tampung semua aspirasi, baik pendidikan, kesehatan, sosial, maupun infrastruktur. Itu hak masyarakat dan kewajiban kami untuk mengawalnya,” pungkasnya.
