MEDAN, dahsyatnews.com – Persoalan bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga infrastruktur lingkungan mendominasi dialog antara warga dan anggota DPRD Kota Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M, dalam Reses V Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 di Lapangan Bulutangkis Jalan Sempurna Ujung Gang Sepakat No.153, Lingkungan 5, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (21/02/2026).
Ratusan warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan keluhan secara langsung, mulai dari distribusi bantuan sosial yang dinilai belum merata, persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kondisi lampu jalan, banjir akibat drainase tersumbat, hingga akses air bersih dan pendidikan.
Anggaran Pendidikan Rp1,5 Triliun
Dalam paparan terbukanya, politisi Fraksi PSI itu membeberkan bahwa total APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp7,6 triliun. Dari angka tersebut, sekitar Rp1,5 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Anggaran pendidikan ini besar. Harapan kita, untuk PAUD, TK, SD dan SMP tidak ada lagi pengutipan yang memberatkan orang tua,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa ketentuan alokasi minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan merupakan amanat regulasi nasional. Validasi data peserta didik dalam sistem Dapodik juga dinilai krusial agar program KIP dan dana BOS benar-benar tepat sasaran.
Pengurangan PBB Hingga 75 Persen
Menyinggung soal PBB, ia menerangkan masyarakat berpenghasilan rendah maupun pensiunan berpeluang mengajukan keringanan antara 40 sampai 75 persen.
“Permohonan paling lambat 31 Mei 2026. Lampirkan SK pensiun atau surat keterangan berpenghasilan rendah dari lurah,” paparnya.
Menurutnya, kebijakan ini perlu dimanfaatkan warga yang memenuhi syarat agar beban ekonomi tidak semakin berat.
PKH Daerah dan UHC Disorot
Diskusi semakin hangat saat warga mempertanyakan akses terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai. Sebagian peserta mengaku belum pernah terdaftar sebagai penerima.
Ia menjelaskan, selain PKH reguler dari Kementerian Sosial, Pemko Medan memiliki skema daerah bernama PKH Adil Makmur dengan pagu anggaran Rp50 miliar per tahun.
“Syaratnya cukup KTP, KK, dan surat keterangan berpenghasilan rendah. Prioritas untuk lansia 60 tahun ke atas. Nilainya Rp2,4 juta per tahun,” terangnya.
Pada sektor kesehatan, ia kembali mengingatkan keberadaan program Universal Health Coverage (UHC) yang dibiayai sekitar Rp350 miliar per tahun melalui skema BPJS Kesehatan.
“Pemko Medan mengalokasikan sekitar Rp350 miliar setahun untuk UHC. Jadi masyarakat tidak perlu takut berobat,” tegasnya.
Lampu Jalan dan Drainase Mendesak
Warga Jalan Santun mengadukan kondisi lampu penerangan yang redup bahkan kerap padam. Menanggapi hal itu, ia meminta Dinas Perhubungan segera melakukan perbaikan.
“Lampu jalan itu hak masyarakat. Karena 7,5 persen dari rekening listrik sudah dipungut untuk penerangan jalan,” ucapnya.
Keluhan banjir dari kawasan Jalan Sempurna Ujung juga mencuat. Ia meminta tim P3SU kecamatan melakukan pembersihan saluran serta mendata titik genangan sebagai bahan evaluasi lanjutan.
Tower, Air PAM dan Jalan Lingkungan
Persoalan keberadaan tower telekomunikasi di wilayah Pintu Air turut menjadi perhatian. Ia memastikan akan memanggil perusahaan terkait guna meminta klarifikasi atas dugaan dampak kesehatan.
“Kalau memang tidak layak atau membahayakan, harus kita evaluasi bersama. Kita akan panggil pihak perusahaan,” tandasnya.
Terkait distribusi air PAM yang tidak stabil, ia menyebut pihaknya akan meminta penjelasan manajemen PDAM. Sementara untuk infrastruktur, Jalan Turi dan Gang Pelajar disebut sudah masuk dalam daftar pembetonan tahun berjalan.
“Saya dulu pernah tinggal di sana. Sudah saya masukkan dalam anggaran. Tahun ini harus dibeton,” katanya lagi.
Mekanisme Desil dan Aplikasi Cek Bansos
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan dalam forum itu menjabarkan bahwa penyaluran bantuan mengacu pada data desil dari BPS. Warga diminta mengecek statusnya melalui kelurahan atau aplikasi “Cek Bansos”.
“Kalau merasa tidak mampu tapi berada di desil 5 ke atas, silakan ajukan pembaruan data. Nanti akan ada ground checking,” jelasnya.
Ia juga menginformasikan adanya sekolah rakyat gratis untuk keluarga kategori desil 1 dengan pembiayaan penuh dari pemerintah.
Aspirasi Dikawal Lewat Pokir
Usai kegiatan, Godfried menilai masih banyak warga yang belum memahami secara menyeluruh program PKH Adil Makmur dan UHC.
“Sosialisasi perlu diperkuat. Kita akan dorong agar program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Reses tersebut dihadiri sejumlah OPD, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas SDABMBK, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dispora, dan PKPCKTR Kota Medan. Seluruh aspirasi yang terhimpun akan dicatat sebagai pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
