Medan, – Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Selasa siang (2/9/2025). Massa tiba sekitar pukul 15.00 WIB dengan berjalan kaki dan sebagian menggunakan mobil komando.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyanyikan lagu perjuangan “Buruh Tani” sambil membawa spanduk yang bertuliskan kritik, salah satunya “Hentikan Represifitas Aparat” dan “Reformasi Polri”. Jalan Imam Bonjol sempat ditutup, sehingga pengendara terpaksa mencari jalur alternatif.
Seorang orator menyampaikan bahwa massa memiliki sejumlah tuntutan. Salah satunya mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Segera sahkan RUU Perampasan Aset. Jangan biarkan koruptor menari-nari di sana, sementara rakyat tertindas,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Selain itu, mahasiswa menolak tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran, serta menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan.
DPRD Sumut Sambut Massa
Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, SH, M.Kn, bersama Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi dan Ihwan Ritonga akhirnya menemui massa aksi. Mereka berjanji akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
Koordinator Eksternal Senat Mahasiswa Unimed, Linton Naibaho, menegaskan bahwa mahasiswa membawa 18 tuntutan. Poin terbesarnya mencakup perampasan aset, pelecehan terhadap dunia pendidikan, reformasi DPR, dan reformasi Polri.
“Perampasan aset ini sangat penting karena praktik korupsi marak. Harus ada wadah yang mampu mengantisipasi korupsi ini,” kata Linton.
Soroti Nasib Guru Honorer
Linton juga menyinggung persoalan pendidikan yang disebutnya tengah dilecehkan. Menurutnya, sebagai kampus pencetak guru, mahasiswa Unimed merasa prihatin dengan stigma bahwa guru dianggap beban negara.
“Kami tidak menuntut guru hidup mewah, tapi setidaknya gaji guru honorer layak dan difasilitasi dalam penelitian. Tanpa pendidikan, bangsa tidak akan bisa maju,” tegasnya.
Kritik ke DPR dan Pemerintah
Mahasiswa juga mendesak adanya reformasi di tubuh DPR. Linton menyebut DPR sering membuat undang-undang berdasarkan kepentingan tanpa kajian mendalam.
“Kami ingin DPR berani berdiskusi dengan mahasiswa. Unimed memiliki kaum intelektual yang bisa memberi kontribusi nyata,” ujarnya.
Selain itu, Linton meminta Presiden Prabowo Subianto menjaga perkataan dalam menyampaikan pernyataan publik.
“Mohon maaf Pak Prabowo, saya bukan menggurui. Tapi tolong lisan dijaga, ucapan itu tidak layak bagi seorang presiden,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi mahasiswa tidak dibiayai pihak mana pun.
“Kami saja menuntut aset koruptor dirampas. Jadi sangat menyinggung kalau dibilang kami dibayar koruptor. Justru kami melawan korupsi,” tegas Linton.
Tuntutan Mahasiswa Unimed
Berikut 18 tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut:
1. Sahkan UU Perampasan Aset
2. Tolak Kenaikan Gaji DPR
3. Transparansi LHKPN Pejabat Setiap Tahun
4. Evaluasi Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Pendidikan dan Kesehatan
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
6. Berikan Tindakan Tegas Anggota DPR dan MPR yang Memprovokasi Masyarakat
7. Hentikan Penulisan Ulang Sejarah dan Hukum Fadli Zon
8. Tolak Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah
9. Evaluasi Kebijakan Prabowo-Gibran yang Dinilai Bermasalah
10. Hentikan Pelanggaran HAM Berbasis Militer di Papua
11. Tindak Tegas Pelanggar HAM
12. Perlindungan terhadap Pers dan Medis
13. Tolak Mantan Napi Korupsi Masuk Lembaga Pemerintahan
14. Tolak RUU KUHAP
15. Naikkan Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga Pendidik
16. Kawal dan Transparansi Anggaran Pendidikan Tahunan
17. Bebaskan Aktivis yang Ditangkap
18. Reformasi DPR RI
Lanjutan Aksi
Linton menyampaikan, hasil pertemuan dengan pimpinan DPRD Sumut menetapkan waktu dua kali 24 jam untuk mengomunikasikan tindak lanjut tuntutan mahasiswa. Jika hingga 5 September 2025 tidak ada perkembangan, mahasiswa akan menggelar aksi jilid II.
