Medan, dahsyatnews.com/ – Komisi 1 DPRD Kota Medan meminta hasil verifikasi pencalonan Kepala Lingkungan (Kepling) dari Pemko Medan, menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran persyaratan dalam proses seleksi di beberapa kelurahan. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (14/07/2025) di Gedung DPRD Medan.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, dan anggota DPRD lainnya seperti Robi Barus dan Edy Syahputra. Hadir dalam rapat perwakilan dari Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Medan, unsur Kecamatan Medan Baru, dan Medan Barat.
Dalam rapat tersebut, Komisi 1 meminta agar seluruh data hasil verifikasi pencalonan Kepling diserahkan kepada DPRD agar bisa ditelaah dan dipastikan kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
“Kita minta hasil verifikasi diserahkan ke Komisi 1. Jangan sampai ada proses pencalonan yang menyalahi aturan atau tidak transparan,” ujar Robi Barus kepada wartawan usai rapat.
Robi mengungkapkan adanya pengaduan dari warga di Lingkungan IV, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, yang menyebut calon Kepling yang lolos tidak memenuhi syarat dukungan minimal 30 persen warga sesuai Perda.
Sementara itu, pengaduan lain juga datang dari Lingkungan XI, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, di mana warga mempertanyakan status domisili Kepling terpilih yang diduga belum menetap selama dua tahun sebelum pencalonan, seperti yang disyaratkan dalam peraturan.
“Kita tidak ingin proses ini cacat administrasi. Jika benar terbukti tidak memenuhi syarat, maka harus ada tindak lanjut dari Pemko,” tambah Robi.
Komisi 1 DPRD Medan menegaskan akan terus mengawal proses seleksi kepling agar berjalan transparan, adil, dan sesuai regulasi. Mereka juga meminta agar Pemko Medan lebih terbuka dalam setiap tahapan verifikasi pencalonan kepala lingkungan, untuk menghindari konflik sosial di masyarakat.
