“Kami juga sudah mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, bahwa pembayaran pajak kendaraan sangat menentukan kemajuan pembangunan kita. Jika target tidak tercapai, maka akan mempengaruhi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Oleh karena itu, mari kita dukung kesamsatan dengan memaksimalkan pembayaran pajak kendaraan,” jelas Fatoni.
Sejauh ini, tercatat lebih dari 7 juta unit kendaraan bermotor di Sumut. Untuk memaksimalkan penerimaan PKB, Fatoni mengungkapkan perlunya dukungan semua pihak dalam menyosialisasikan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan. Tak hanya itu, Fatoni juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemprov Sumut sedang melaksanakan langkah relaksasi atau pemutihan denda pajak guna mendorong partisipasi masyarakat.
“Kami sudah melakukan pemutihan denda, menghapus pajak progresif, serta memberikan insentif bagi mereka yang membayar lebih awal. Kami berharap dengan langkah-langkah ini, pendapatan negara dapat meningkat,” sebut Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan di seluruh jajaran pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk memastikan pencapaian target pajak kendaraan bermotor dapat tercapai, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
