Medan, dahsyatnews.com – Dugaan tindak pidana pemerasan yang menyeret nama Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo T.R Pardede, kini tengah diproses oleh Polda Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Medan, Robi Barus SE M.AP, angkat bicara dan menegaskan bahwa DPRD Medan mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan.
“Laporannya sudah masuk ke Polda Sumut, maka biarlah aparat kepolisian menjalankan tugasnya sesuai aturan. DPRD Medan tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Robi kepada wartawan, Sabtu (04/05/2025).
Robi menekankan, pihaknya sangat menyayangkan jika benar Salomo terbukti melakukan praktik pemerasan kepada sejumlah pengusaha, sebab hal itu mencederai marwah dan kehormatan lembaga legislatif daerah.
“DPRD Medan adalah lembaga terhormat. Jika ada oknum yang terbukti melakukan tindakan tercela, tentu sangat kita sesalkan,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Namun demikian, Robi juga mengimbau publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan kesalahan Salomo Pardede, karena proses hukum masih berjalan dan belum ada keputusan pengadilan.
“Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Selama belum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap, kita tidak boleh langsung menghakimi beliau,” ungkapnya.
Terkait apakah Badan Kehormatan DPRD Medan akan mengambil langkah atas kasus tersebut, Robi menjelaskan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk dari masyarakat kepada BK.
“Sampai saat ini belum ada laporan masyarakat ke BK, jadi kami belum mengambil langkah apapun. Tapi bila ada laporan masuk, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tambah Robi.
Sebelumnya diketahui, Salomo Pardede dilaporkan sejumlah pengusaha ke Polda Sumut atas dugaan pemerasan. Dalam laporan itu, disebutkan Salomo diduga menjalankan aksinya bersama stafnya. Salah satu stafnya yang bernama Aris Siregar, bahkan terekam dalam video viral yang memperlihatkan dirinya sedang meminta uang kepada seorang pengusaha biliar di Kota Medan.
Dalam percakapan tersebut, Aris diduga meminta setoran bulanan atas perintah seorang Anggota DPRD Medan, yang diduga adalah Salomo. Ia juga disebut memerintahkan pengusaha tersebut untuk datang langsung menghadap oknum dewan tersebut.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas lembaga legislatif dan membuka kembali wacana pentingnya pengawasan internal di tubuh DPRD.
