Medan, dahsyatnews.com/ – Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan menegaskan pentingnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan memiliki inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang digencarkan.
Hal ini disampaikannya kepada wartawan, Senin (14/07/2025). Menurut Wong, efisiensi anggaran tidak seharusnya mengurangi kinerja atau jumlah kegiatan, melainkan mendorong OPD untuk menciptakan program-program inovatif yang dapat menghasilkan pendapatan lebih besar bagi daerah.
“Dengan program yang mumpuni, pencapaian target PAD bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini soal kreativitas pimpinan OPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,” kata Wong.
Reklame Pakai Barcode untuk Tekan Kebocoran
Salah satu inovasi yang diusulkan Wong adalah penggunaan sistem barcode dalam setiap pemasangan reklame atau iklan layar di seluruh wilayah Kota Medan. Tujuannya adalah untuk menghindari kebocoran anggaran dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penerimaan pajak reklame.
“Kalau kita perhatikan, dari kawasan strategis sampai ke pinggiran kota, reklame banyak dipasang. Tapi jika pendapatannya justru menurun dari tahun sebelumnya, tentu ini tidak relevan. Barcode bisa jadi solusi,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Wong menjelaskan, dengan sistem barcode, setiap titik reklame bisa terdata secara digital, mulai dari lokasi, ukuran, jenis iklan, lama pemasangan hingga harga sewa. Data ini akan terintegrasi dalam sistem pengawasan PAD, yang memungkinkan transparansi dan efisiensi lebih tinggi.
Soroti Retribusi Hotel, Hiburan dan Parkir
Selain sektor reklame, Wong juga menyoroti retribusi dari hotel dan tempat hiburan malam yang menurutnya masih belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD Kota Medan. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar jika dikelola secara optimal.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung sektor retribusi parkir, yang menurutnya seharusnya menjadi primadona PAD, namun masih banyak ditemukan praktek pengutipan liar, terutama terhadap kendaraan yang sudah menggunakan sistem barcode atau parkir berbayar digital.
“Warga sering mengeluh masih ditagih oleh juru parkir, padahal kendaraannya sudah terdaftar di sistem barcode. Ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan,” ungkap Wong.
Dorong OPD, Bapenda dan Dishub Perkuat Koordinasi
Wong pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta BUMD yang turut mengelola parkir, agar berkoordinasi secara maksimal untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan sektor parkir.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD sangat tergantung pada kemampuan pimpinan OPD dalam menjalankan kebijakan dan melakukan terobosan baru.
“Pimpinan OPD harus kreatif dan proaktif. Khusus untuk parkir, regulasi yang tepat harus disusun agar tidak ada lagi kebocoran. Ini penting demi optimalisasi pendapatan daerah,” tutup Wong.
