MEDAN, dahsyatnews.com – Upaya penanggulangan banjir di Kota Medan masih memerlukan pembenahan serius, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi. Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV Tahun 2026 yang digelar Komisi IV DPRD Medan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, beserta jajaran, Senin, 5 Januari 2026.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan teknis hingga kebijakan dibahas, mulai dari kondisi drainase hingga efektivitas kolam retensi sebagai pengendali genangan di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, berpandangan bahwa sinergi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah kecamatan, harus diperkuat agar langkah penanganan banjir lebih terarah dan terukur.
Selain itu, ia menilai pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur. Ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada kinerja OPD.
“Efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kinerja OPD agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir, tidak terganggu,” ujar Paul.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, mengungkapkan bahwa kolam retensi Martubung belum berfungsi maksimal. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan, sistem drainase di kawasan tersebut belum mendukung kinerja pintu air secara optimal.
“Tanpa normalisasi drainase sejak awal, keberadaan pintu air tidak akan berfungsi maksimal,” kata politisi PKB tersebut.
Ia juga menyoroti kondisi di Kecamatan Medan Deli yang masih dihadapkan pada saluran air sempit dan parit tersumbat. Kondisi ini dinilai memperburuk potensi banjir saat curah hujan meningkat.
Meski imbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan terus dilakukan, warga disebut lebih mengharapkan perbaikan infrastruktur drainase sebagai solusi utama.
Anggota Komisi IV lainnya, Antonius Devolusi Tumanggor, dalam kesempatan itu turut meminta agar Dinas SDABMBK segera mengambil langkah konkret dalam menuntaskan persoalan banjir, sekaligus memastikan realisasi pokir DPRD berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menjawab berbagai masukan tersebut, Gibson Panjaitan menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menangani banjir secara bertahap, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono yang sering mengalami genangan.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terus dilakukan guna mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Sejumlah program strategis pun tengah berjalan, di antaranya pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase, dan peninggian tanggul di titik rawan banjir. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama BWS Sumatera Utara serta melibatkan pihak ketiga, termasuk mitra luar negeri.
“Normalisasi sungai dan peninggian tanggul saat ini dikerjakan secara masif bersama BWS,” ujarnya.
Selain fokus pada pekerjaan teknis, Gibson juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air.
Ia menegaskan bahwa pokir DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Pokir DPRD sebagai aspirasi masyarakat kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” kata Gibson menegaskan.
Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, penanganan banjir di Kota Medan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan ke depan.
