MEDAN, dahsyatnews.com – Program Kesehatan Gratis hingga Beasiswa Dijelaskan Lengkap di Sosper Medan
Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan digelar meriah di Kelurahan Timbang Deli, Sabtu, 5 Juli 2025.
Kegiatan yang dipimpin langsung Anggota DPRD Kota Medan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM itu berlangsung di Jalan Turi Lingkungan 10, Medan Amplas, dihadiri warga yang tumpah ruah dilokasi serta perwakilan Dinas Kesehatan, PKH, UPT BMBK, kepala puskesmas dan kepling setempat.
Dalam pemaparannya, Godfried menjelaskan beberapa pilar utama program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Perda, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan, keterampilan, permodalan, jaminan sosial, dan keamanan lingkungan.
“Penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab negara. Maka dari itu, kami hadir untuk memastikan rakyat tahu dan dapat mengakses hak-haknya,” ujar Godfried saat membuka sosialisasi.
Pendidikan: KIP dan Beasiswa Harus Dimanfaatkan
Godfried menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Pemerintah telah menyediakan KIP, PIP, serta bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Namun semua bantuan itu hanya berlaku jika siswa terdaftar di sistem Dapodik. Jadi, data administrasi sangat penting,” tegasnya.
Kesehatan: UHC Jamin Warga Berobat Gratis
Program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan mendapat sambutan antusias warga. Godfried menjelaskan bahwa warga cukup membawa KTP dan KK untuk mendapatkan pengobatan gratis.
“Tak perlu BPJS, tak perlu bayar. Bahkan operasi besar pun gratis. Minggu lalu, saya bantu tujuh warga berobat di RS Mitra Medika tanpa biaya,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan layanan ini setara BPJS kelas III, bukan kelas I. Warga juga diminta segera mendaftarkan bayi baru lahir ke KK agar bisa ikut program UHC.
Perumahan: Program Bedah Rumah dengan Syarat
Untuk rumah tidak layak huni, Godfried menjelaskan bahwa pemerintah memiliki program bedah rumah. Tapi hanya berlaku untuk tanah milik pribadi, bukan warisan atau milik orang lain.
“Kalau lahannya tidak atas nama sendiri, maka tidak bisa diproses,” katanya.
Keterampilan dan Permodalan: Mandiri Secara Ekonomi
Berbagai pelatihan keahlian seperti menjahit, mekanik, dan tata boga tersedia untuk warga miskin. Selain itu, ada bantuan modal melalui hibah atau pinjaman ringan dari program UMKM dan KUR.
“Ini kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Jaminan Sosial: Data di DTKS Jadi Syarat
Bantuan seperti PKH, BST, dan BPNT hanya bisa diakses jika warga terdaftar di DTKS. Maka, warga diminta segera mengurus datanya melalui kelurahan.
“Kalau belum terdaftar, segera laporkan. Kita bantu proses,” imbau Godfried.
Keamanan: Pedagang Kecil Harus Dilindungi
Menurut Godfried, lingkungan aman adalah bagian dari penanggulangan kemiskinan. Pedagang kecil dan pekerja informal harus bebas dari gangguan premanisme.
Respons Masyarakat dan Pemerintah
Selama sesi tanya jawab, enam warga bertanya soal PKH, drainase, hingga pendidikan. Semuanya dijawab langsung oleh Godfried dan dinas terkait. Untuk PKH, data warga akan dikumpulkan oleh kepling dan langsung diurus Godfried ke dinas.
Untuk drainase, Kepala UPT BMBK menyatakan tim akan turun langsung melakukan survei pada Senin atau Selasa.
Godfried juga menyinggung merger sekolah dasar akibat minimnya murid, dan menyarankan agar lahan bekas sekolah digunakan untuk pembangunan SMA Negeri.
Dukungan dan Harapan
“Saya sudah tiga periode duduk di DPRD karena dukungan masyarakat. Usia saya sekarang 62 tahun, dan saya akan terus berjuang jika Tuhan izinkan,” ujar Godfried disambut tepuk tangan warga.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat program bantuan, dan masyarakat semakin sadar pentingnya memperbarui data kependudukan dan pendidikan untuk kelancaran akses program.
“Kalau ada yang ditolak saat berobat pakai KTP dan KK, hubungi saya langsung. Kita bantu sampai tuntas,” tegasnya.
Di akhir acara, Godfried memastikan program-program prioritas seperti perbaikan penerangan jalan, pembangunan sekolah, dan drainase terus diperjuangkan melalui pembahasan anggaran bersama dinas-dinas terkait.
