Mahasiswa Demo Dugaan KUR Fiktif Rp17 Miliar di BRI Sumut, Aksi Berujung Kekerasan

Unjuk rasa BEM UMN Al-Washliyah di Kantor BRI Wilayah Sumut memanas, mahasiswa mengaku mengalami intimidasi dan pemukulan saat menyuarakan tuntutan transparansi kasus KUR Tanjungbalai

Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor BRI Wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (9/1/2026) berakhir ricuh. Mahasiswa dan petugas keamanan terlibat saling dorong. (Dahsyatnews.com/Aris)

MEDAN, dahsyatnews.com — Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor BRI Wilayah Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat sore, 9 Januari 2026, berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa mengaku mengalami intimidasi hingga kekerasan fisik ketika menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif bernilai miliaran rupiah.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 17.00 WIB itu sempat diwarnai ketegangan ketika barisan massa berhadapan dengan petugas pengamanan. Situasi memanas di jalan raya sekitar lokasi aksi, menyebabkan beberapa mahasiswa terpisah dari barisan dan mengaku mendapat perlakuan represif saat menyuarakan tuntutan secara terbuka.

Unjuk rasa tersebut digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (BEM UMN) Al-Washliyah. Mereka menuntut kejelasan penanganan dugaan penyaluran KUR fiktif senilai Rp17 miliar yang disebut terjadi di lingkungan BRI Kota Tanjungbalai. Dalam insiden itu, Presiden Mahasiswa UMN Al-Washliyah, Tahad Erwin Silaen, mengaku mengalami tindakan fisik.

“Saya dipukul di bagian pelipis mata sebelah kiri dan sempat ditarik untuk diborgol. Kejadiannya di jalan raya saat kami menyampaikan aspirasi,” ujar Tahad dalam keterangannya.

Ia menyebut kondisi fisiknya menurun setelah peristiwa tersebut. “Saya merasa sangat lemas dan pusing karena banyaknya oknum pengamanan yang menahan saya. Selain saya, ada juga teman-teman yang mendapat ancaman verbal,” katanya.

Tahad menjelaskan, pihak pengamanan yang terlibat diduga merupakan petugas keamanan internal BRI Wilayah Sumatera Utara. Ia menilai tidak ada ruang dialog yang memadai selama aksi berlangsung. “Kami tidak mendapatkan jawaban atas tuntutan kami. Tidak ada ketegasan, dan diskusi tidak berjalan,” ujarnya.

Atas insiden itu, mahasiswa menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. “Kami akan membuat laporan ke kepolisian agar kejadian ini diproses secara hukum dan menjadi perhatian publik,” kata Tahad.

Dugaan KUR Fiktif Rp17 Miliar

Aksi mahasiswa ini berangkat dari dugaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif senilai lebih dari Rp17 miliar di BRI Unit Sei Kepayang, Cabang Tanjungbalai. Program KUR yang seharusnya ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu diduga disalurkan menggunakan identitas debitur fiktif, sementara dana kreditnya dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan persekongkolan antara Kepala Unit BRI Sei Kepayang berinisial M dengan seorang pengusaha di Kota Tanjungbalai. Skema tersebut diduga telah berlangsung sejak 2023 dan mulai mencuat ke ruang publik pada 2025 setelah muncul laporan internal serta desakan dari berbagai elemen masyarakat.

Seorang sumber internal BRI yang mengetahui proses penyaluran kredit tersebut mengungkapkan bahwa nilai kredit bermasalah mencapai sekitar Rp17 miliar. “Semua kredit itu tidak pernah dinikmati masyarakat. Dana tersebut dipakai oleh pihak tertentu,” ungkap sumber itu.

Upaya konfirmasi kepada manajemen BRI Cabang Tanjungbalai dan Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara telah dilakukan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan terbuka terkait dugaan KUR fiktif maupun insiden yang terjadi saat aksi mahasiswa. Kondisi tersebut memperkuat tuntutan publik agar dilakukan audit investigatif secara independen.

Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksinya, BEM UMN Al-Washliyah menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendesak Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara segera mengevaluasi kinerja pimpinan Cabang BRI Tanjungbalai, menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum yang diduga terlibat, serta melakukan audit investigatif independen untuk menelusuri alur pencairan dan penggunaan dana KUR.

Mahasiswa juga meminta agar kasus tersebut dilimpahkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional hingga terdapat kejelasan hukum dan transparansi dalam penanganannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *