Politik & Pemerintahan

Audiensi Bersama Cipayung Plus, DPRD Medan Siap Tindaklanjuti Masukan Mahasiswa soal Program Nasional

5
×

Audiensi Bersama Cipayung Plus, DPRD Medan Siap Tindaklanjuti Masukan Mahasiswa soal Program Nasional

Sebarkan artikel ini

Organisasi mahasiswa menyampaikan sejumlah pandangan terkait Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga dampak kenaikan BBM non-subsidi dalam dialog bersama pimpinan DPRD Kota Medan.

Ketua DPRD Kota Medan bersama Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, dan perwakilan Cipayung Plus Kota Medan berfoto bersama usai audiensi yang membahas sejumlah isu strategis nasional di Gedung DPRD Kota Medan. Medan, Senin (22/6/2026). (dahsyatnews.com/Foto: Ist).

MEDAN, dahsyatnews.com – Berbagai isu strategis nasional menjadi pembahasan dalam audiensi antara DPRD Kota Medan dan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan. Pertemuan yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan, Senin (22/6/2026), menjadi forum penyampaian aspirasi sekaligus diskusi mengenai sejumlah kebijakan pemerintah pusat.

Audiensi tersebut diterima Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B. Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus, serta Staf Ahli Ketua DPRD Medan Zainuddin Lubis.

Kelompok Cipayung Plus yang hadir terdiri atas GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI.

Mengawali pertemuan, Wong Chun Sen menegaskan DPRD Kota Medan berkomitmen menjaga komunikasi yang terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, kritik maupun masukan dari kalangan akademisi merupakan bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Apapun yang menjadi masukan, kritik maupun usulan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Wong.

Ia menyebutkan DPRD memiliki tanggung jawab menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, seluruh masukan yang diterima akan diproses sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, Ketua KAMMI Kota Medan yang juga mewakili Cipayung Plus, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah.

Amin mengapresiasi kesempatan berdialog yang diberikan DPRD Kota Medan. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam forum tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mengawal arah kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perhatian utama. Cipayung Plus menilai pelaksanaan program tersebut perlu dikaji kembali agar sasaran penerima manfaat lebih tepat dan mampu memberikan dampak optimal terhadap penanganan stunting.

“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” katanya.

Selain itu, Amin juga menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel dan didukung sistem pendataan yang valid sehingga manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Jika tujuan utamanya membantu masyarakat rentan dan membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada sistem yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak maksimal,” ujarnya.

Tak hanya membahas MBG, mahasiswa juga mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi lebih komprehensif terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, Cipayung Plus turut mengingatkan potensi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut mereka, kebijakan tersebut dapat memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak terhadap harga kebutuhan masyarakat.

“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena itu kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” kata Amin.

Sebagai penutup, Cipayung Plus berharap DPRD Kota Medan terus mengawal aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat, khususnya terkait penyempurnaan berbagai program strategis nasional.

Merespons hal tersebut, Wong Chun Sen memastikan seluruh pandangan yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas kelembagaan.

“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan,” pungkasnya.