Medan, dahsyatnews.com – Persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial kembali mengemuka dalam agenda Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan. Kali ini, perhatian diarahkan pada masih terbatasnya jumlah warga lanjut usia (lansia) yang memperoleh bantuan pemerintah.
Anggota DPRD Kota Medan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menyebut program bantuan lansia saat ini baru menjangkau sekitar 10.000 penerima. Dengan jumlah warga yang membutuhkan dinilai jauh lebih besar, ia menilai diperlukan keberanian pemerintah daerah untuk memperluas cakupan sekaligus memperkuat dukungan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM saat bertemu masyarakat dalam kegiatan Sosperda di Jalan Air Bersih Ujung No. 222, Kompleks Gertu, Lingkungan 4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu pagi (5/9/2026).
Menurut Drs. Godfried Effendi Lubis, MM, anggaran yang tersedia untuk program tersebut berada pada kisaran Rp24 miliar hingga Rp25 miliar. Ia berpandangan peningkatan anggaran perlu menjadi bagian dari pembahasan ke depan agar lebih banyak lansia yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh perlindungan sosial.
“Ya, permasalahan ini masih berkutat di PKH lah. Terutama PKH lansia itu kita masyarakat ini yang dapat di medan ini kan baru kira-kira 10.000 itu dengan anggaran 24 miliar ke 25.”
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM kemudian mengungkapkan adanya kebutuhan anggaran yang lebih besar apabila jumlah penerima hendak diperluas. Ia menyebut angka Rp100 miliar sebagai target perjuangan awal untuk tahun berikutnya, sedangkan kebutuhan untuk menjangkau seluruh lansia yang masuk kriteria diperkirakan jauh lebih tinggi.
“Seperti dibilang tadi masyarakat tadi dia atas lagi sekarang lansia. Jadi kita harapkan tahun depan ini minimal kita tampung dia di 100 miliar kita harapan tahun depan ya kan bisa tertampung minimal setengah karena kita harapkan dengan 100.000 lansia kali dengan rata-rata 10 kali lipat dia harus 250 miliar sebetul ter cover semuanya.”
Pendataan Jadi Persoalan yang Tak Kalah Penting
Selain memperbesar anggaran, Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menilai persoalan pendataan tidak dapat dipisahkan dari upaya memperluas penerima bantuan. Menurut dia, sebagian warga masih menghadapi kesulitan ketika harus mengakses layanan atau memperbarui data melalui sistem digital.
Ia mendorong pemerintah di tingkat kelurahan dan lingkungan untuk lebih aktif membantu masyarakat, khususnya warga lansia atau kelompok yang tidak terbiasa menggunakan layanan berbasis digital.
“Karena terjadi di sana jadi apa iri hati ada yang dapat ada yang tidak jadi harapkan ke depan usah lagi banyak syaratnya ketentuan yang penting dia masuk desil 5 ke bawah lansia dikasih aja bantuan itu yang perlu terkait ini kan banyak yang belum paham ni makanya kita pikir begini bisa bisa kan ada IKD kita harapkan ini kan diperpanjang sampai kita harapkan pemerintah melalui kepling dan lurah jemput bola aja dijemput bola aja seluruh masyarakat diparisaskan aja semua berketahuan desil dia langsung terbuka”
Dorongan tersebut muncul setelah warga dalam forum menyampaikan berbagai persoalan terkait bantuan sosial, mulai dari status penerima hingga klasifikasi desil. Sejumlah warga mempertanyakan mengapa kondisi ekonomi yang mereka rasakan tidak selalu sejalan dengan status yang tercatat dalam sistem.
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan, masyarakat yang menilai terdapat ketidaksesuaian data dapat menempuh mekanisme sanggahan. Data yang diajukan selanjutnya tetap harus melalui tahapan verifikasi dan validasi untuk memastikan kondisi penerima sesuai keadaan sebenarnya.
Dalam forum itu juga dijelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Perlinsos maupun meminta pendampingan di tingkat kelurahan untuk proses pembaruan data dan pengajuan sanggahan.
Dugaan Data Terkait Judi Online Ikut Dibahas
Isu lain yang menjadi perhatian dalam dialog adalah adanya penerima PKH yang terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online.
Perwakilan pendamping PKH menyampaikan bahwa terdapat data penerima yang terdeteksi dalam sistem terkait aktivitas tersebut. Karena itu, masyarakat diingatkan untuk menjaga keamanan dokumen kependudukan maupun rekening keluarga agar tidak digunakan pihak lain.
Bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat aktivitas judi online tetapi namanya terindikasi dalam data, forum tersebut menyampaikan bahwa tersedia mekanisme klarifikasi atau sanggahan. Sementara bagi penerima yang memang terbukti memenuhi kondisi tertentu sesuai ketentuan, penanganannya dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Persoalan ini menunjukkan bahwa akurasi data bantuan sosial bukan hanya berkaitan dengan siapa yang menerima bantuan, tetapi juga menyangkut proses verifikasi dan pemutakhiran informasi masyarakat.
Warga Keluhkan Banjir dan Lampu Jalan
Agenda Sosperda tersebut tidak hanya membahas program penanggulangan kemiskinan. Warga juga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Masalah banjir menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat. Warga di sekitar Jalan Air Bersih dan Jalan Pelajar Timur mengungkapkan kondisi genangan ketika hujan turun.
Salah seorang warga bahkan menyebut ketinggian air di kawasan tempat tinggalnya dapat mencapai sekitar satu meter hingga masuk ke dalam rumah. Kondisi saluran drainase kemudian turut menjadi perhatian karena dinilai membutuhkan penanganan.
Persoalan penerangan jalan umum (LPJU) juga disampaikan kepada perwakilan Pemerintah Kota Medan. Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan meminta masyarakat melaporkan titik LPJU yang mengalami gangguan melalui saluran pengaduan.
“Nah, di mana dari 97.500 titik ini tentunya ada perawatan serta pemeliharaan. Jadi, terkait ada laporan masyarakat untuk LPJU segera laporkan ke kami.”
Laporan yang masuk, menurut pihak Dishub, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan survei lapangan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan sumber kerusakan, apakah berasal dari lampu, trafo, maupun komponen pendukung lainnya.
Pendidikan dan Kesehatan Masuk Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, Godfried turut mengangkat persoalan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Ia menyampaikan adanya berbagai program pemerintah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk bantuan pendidikan bagi siswa, peluang beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM juga menyoroti persoalan pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Medan. Menurut dia, keberadaan sekolah negeri perlu mempertimbangkan sebaran penduduk sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan tidak semakin terkendala persoalan jarak maupun zonasi.
Salah satu pembangunan yang disebut dalam kegiatan tersebut adalah rencana atau upaya pembangunan SMP negeri di kawasan Jalan Garu 3. Warga yang mengalami persoalan bantuan pendidikan juga didorong menyampaikan data secara lengkap agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Sementara itu, persoalan bantuan bagi lansia, janda pensiunan dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu turut menjadi bagian dari dialog. Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menegaskan bahwa pemberian bantuan tetap berkaitan dengan data penerima serta persyaratan yang telah ditentukan, termasuk klasifikasi desil.
Target Rp100 Miliar Masih Menunggu Pembahasan Anggaran
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menegaskan, dorongan peningkatan anggaran bantuan lansia merupakan bagian dari perjuangan politik anggaran yang masih harus melalui tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Ia berharap peningkatan alokasi dapat memperbesar jumlah penerima, sehingga kelompok lansia yang memenuhi kriteria namun belum memperoleh bantuan dapat lebih banyak terakomodasi.
Namun, target anggaran maupun jumlah penerima pada akhirnya masih bergantung pada proses pembahasan APBD, kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
Persoalan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perluasan bantuan sosial tidak cukup hanya mengandalkan penambahan anggaran. Ketepatan basis data, mekanisme verifikasi, pendampingan masyarakat serta keterbukaan informasi mengenai status penerima menjadi bagian penting agar program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
