MEDAN, dahsyatnews.com — Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) menegaskan arah gerakannya menjelang momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan pada Selasa (20/10/2026), kini diarahkan pada penguatan konsolidasi melalui diskusi publik guna mematangkan tujuh tuntutan rakyat.
Penyesuaian agenda tersebut menjadi bagian dari upaya AMSUB membangun gerakan mahasiswa yang lebih efektif, terukur, dan memiliki landasan argumentasi yang kuat. Konsolidasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya menyatukan barisan, tetapi juga sebagai ruang untuk mempertajam substansi tuntutan, menyelaraskan pandangan antarelemen, serta merumuskan langkah perjuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Koordinator Aksi AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak semata-mata diukur dari besarnya mobilisasi massa, tetapi juga dari kualitas kajian, kekuatan argumentasi, dan konsistensi dalam mengawal persoalan publik.
“Perubahan arah gerakan ini merupakan bagian dari strategi AMSUB untuk mematangkan substansi tujuh tuntutan rakyat agar lebih terukur, sistematis, dan memiliki landasan argumentasi yang kuat. Bagi kami, gerakan mahasiswa bukan hanya soal mobilisasi massa, tetapi juga tentang bagaimana setiap tuntutan dibangun melalui kajian, data, dan konsolidasi yang matang,” ujar Bukhori.
Menurutnya, diskusi publik menjadi salah satu ruang strategis untuk memastikan bahwa tuntutan yang disampaikan AMSUB tidak berhenti sebagai pernyataan sikap, melainkan memiliki arah perjuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin memastikan bahwa tujuh tuntutan yang telah disiapkan tidak berhenti sebagai pernyataan sikap, tetapi benar-benar menjadi agenda perjuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, diskusi publik kami pandang sebagai ruang untuk mempertajam gagasan, menyatukan pandangan antarelemen, serta merumuskan langkah lanjutan yang lebih efektif,” lanjutnya.
Adapun tujuh tuntutan yang sebelumnya disiapkan AMSUB meliputi pertanggungjawaban politik terkait penanganan bencana, transparansi dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme yang sah, pemrosesan persoalan terkait Gibran secara konstitusional, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi prioritas anggaran program strategis nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), konsistensi efisiensi anggaran untuk kepentingan masyarakat, serta mendesak DPR RI Segera merevisi UU Peradilan Militer.
Melalui diskusi publik, AMSUB berupaya membuka ruang pertukaran gagasan dengan melibatkan elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap persoalan kebangsaan. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan rumusan sikap yang lebih tajam, berbasis data, serta dapat menjadi pijakan bagi langkah gerakan selanjutnya.
Bukhori menambahkan bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tetap menjadi ruang evaluasi bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan nasional yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
“Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tetap menjadi ruang evaluasi bagi kami untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat. Perubahan agenda ini tidak menghilangkan substansi perjuangan AMSUB. Justru, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki arah, tujuan, dan kekuatan argumentasi yang jelas,” tegasnya.
Penyesuaian agenda tersebut sekaligus menempatkan kualitas konsolidasi sebagai bagian penting dari strategi gerakan mahasiswa. AMSUB menilai bahwa kritik terhadap pemerintah perlu disertai rumusan tuntutan yang jelas, argumentasi yang dapat diuji, serta konsistensi dalam mengawal persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Dengan mematangkan tujuh tuntutan melalui diskusi publik, AMSUB berharap dapat memperkuat arah perjuangan sekaligus membuka ruang dialog dengan lembaga-lembaga terkait. Perkembangan selanjutnya, termasuk jadwal, lokasi, peserta, dan hasil diskusi publik, akan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah konkret aliansi tersebut.
