Medan, dahsyatnews.com – DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat pagi (15/8/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Drs Wong Chun Sen, M.Pd.B, didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. Zulkarnaen, S.K.M. Rapat ini dihadiri jajaran pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, perwakilan instansi, dan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Drs Wong Chun Sen menyampaikan salam pembuka sekaligus mengumumkan bahwa sidang paripurna DPRD Kota Medan resmi dibuka untuk umum. Ia menjelaskan, agenda tersebut merupakan bagian dari tradisi kenegaraan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka mengikuti siaran langsung Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI.
“Selamat pagi dan salam sejahtera. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka mengikuti siaran langsung Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dengan agenda pidato kenegaraan Presiden RI pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Wong Chun Sen.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan juga menyampaikan penghormatan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Konsul negara-negara sahabat, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Kota Medan, ketua fraksi, ketua badan kehormatan, ketua badan pembentukan peraturan daerah, ketua komisi, seluruh anggota DPRD, Sekda Kota Medan, perwakilan BPK RI dan BPKP Sumut, para rektor, pimpinan BUMN/BUMD, mantan wali kota, mantan ketua DPRD, Ketua Legiun Veteran RI Kota Medan beserta jajaran, pimpinan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pengurus PKK, Dharma Wanita Persatuan, IKD Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, staf Pemko Medan, hingga pimpinan media dan insan pers.
“Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Sebagaimana tradisi kenegaraan yang telah berlangsung sejak lama, kita berkumpul untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Momen ini menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan capaian pembangunan nasional serta peran daerah dalam mewujudkan visi besar bangsa. Tahun ini, perayaan kemerdekaan mengusung semangat ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’,” tuturnya.
Wong Chun Sen menambahkan, kegiatan ini juga menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B25/M/S/TU.00.03/08/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 tentang Pedoman Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Menurutnya, melalui pidato kenegaraan Presiden, seluruh peserta sidang diharapkan dapat menyerap pesan penting demi kemajuan bangsa.
“Hadirin yang terhormat, mari kita ikuti bersama siaran langsung pidato Presiden RI melalui media televisi. Ini adalah momen untuk merasakan semangat perjuangan para pahlawan serta meneguhkan komitmen kita terhadap kemerdekaan dan persatuan bangsa,” pungkasnya.
Pidato Ketua MPR Republik Indonesia
Selanjutnya pada siaran langsung di kanal media televisi yang disiarkan di Paripurna DPRD Medan, pada Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (15/8/2025). Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan doa bersama, sebelum dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Dalam pidato kebangsaannya, Ahmad Muzani mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada perayaan HUT ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025. Menurutnya, momentum delapan dekade kemerdekaan bukan sekadar perayaan sejarah, tetapi juga refleksi perjalanan bangsa dan penetapan langkah strategis menuju masa depan.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, bukan hanya dengan monumen dan upacara, tetapi dengan kerja keras dan pembaruan tanpa henti,” ujar Muzani mengutip pesan Bung Karno. Ia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan penguasaan teknologi.
Muzani menyoroti berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, program-program ini tidak hanya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan.
Selain isu dalam negeri, Ahmad Muzani menegaskan sikap Indonesia dalam politik luar negeri, khususnya dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Ia mengkritik konflik dan kekerasan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk ketegangan Iran–Israel dan krisis kemanusiaan di Gaza. “Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan,” tegasnya.
MPR, lanjut Muzani, menyambut baik upaya Presiden Prabowo menyerukan perdamaian dalam forum internasional, termasuk menguatkan peran Indonesia di ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. Ia mengingatkan bahwa visi kemerdekaan Indonesia telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945: “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”
Dalam kesempatan itu, Muzani juga memaparkan perkembangan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dibahas dalam rapat gabungan MPR pada 6 Agustus 2025. Ia mengajak seluruh elemen bangsa memberikan masukan terhadap konsep PPHN tersebut.
Muzani mengingatkan bahwa peringatan kemerdekaan adalah ruang evaluasi moral dan konstitusional, termasuk komitmen memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, korupsi adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan yang merusak legitimasi negara dan masa depan bangsa.
Tanggal 18 Agustus yang diperingati sebagai Hari Konstitusi, lanjut Muzani, menjadi momentum untuk menghayati bahwa UUD 1945 adalah konstitusi hidup yang harus terus relevan dengan perkembangan zaman.
Di akhir pidatonya, Ahmad Muzani menegaskan tiga peran utama MPR RI: sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat. Ia menutup pidato dengan tiga pantun yang berisi semangat persatuan, kemandirian ekonomi, dan cita-cita menuju Indonesia Maju.
“Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-80, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Merdeka! Merdeka! Merdeka!” seru Muzani di penghujung pidatonya.
Pidato Ketua DPR Republik Indonesia
Selanjutnya pada pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kritik rakyat harus dilihat sebagai cahaya yang menerangi jalan bangsa, bukan sebagai ancaman yang memecah persatuan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD 2025.
Menurut Puan, demokrasi telah memberi ruang luas bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, bahkan dalam bentuk-bentuk kreatif yang memanfaatkan media sosial. Ia mencontohkan ungkapan-ungkapan populer seperti “kabur aja dulu”, sindiran “Indonesia Gelap”, lelucon “Negara Konoha”, hingga simbol bendera “One Piece” yang viral di dunia maya.
“Fenomena ini menunjukkan aspirasi rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” kata Puan. Ia menilai ruang kritik dapat digunakan untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bangsa.
Puan menegaskan bahwa kritik boleh keras dalam substansi dan tegas dalam menolak kebijakan. Namun, ia mengingatkan, kritik tidak boleh memicu kekerasan, kebencian, atau merusak etika dan moral masyarakat. “Yang dituntut dari kita adalah kebijaksanaan, untuk tidak hanya mendengar tetapi juga memahami, merespons dengan hati jernih dan pikiran terbuka,” ujarnya.
Selain membahas peran kritik, Puan juga menyinggung tantangan besar yang dihadapi Indonesia untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, dua dekade ke depan merupakan waktu yang sangat berharga untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.
Ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Puan mengingatkan partai politik agar tidak hanya menjadi kendaraan menuju kekuasaan, tetapi juga menjadi institusi perjuangan yang berdiri di atas nilai dan integritas.
“Tantangan kita adalah memastikan sistem politik dan pemilu benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam memilih wakil dan pemimpinnya,” kata Puan. Ia juga mengkritisi praktik-praktik dalam pemilu yang dipengaruhi “campur tangan” dan “buah tangan” sehingga berpotensi mendistorsi suara rakyat.
Dalam pidatonya, Puan memberi apresiasi pada Presiden Prabowo Subianto atas respon cepat dalam beberapa kebijakan strategis, seperti pencabutan izin tambang di Geopark Raja Ampat dan penyelesaian sengketa tapal batas antarprovinsi. Namun, ia mengingatkan agar langkah cepat tersebut menjadi bagian dari perencanaan matang demi keberlanjutan pembangunan.
Puan turut menyoroti isu kesetaraan gender. Ia menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan di DPR periode 2024–2029 mencapai rekor 21,9% atau 127 anggota, tetapi masih jauh dari target ideal 30%. “Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa. Tanpa nada itu, harmoni akan hilang,” ujarnya.
Di bagian akhir pidato, Puan mengajak semua pihak untuk bekerja keras demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya membangun pondasi kebudayaan, memberantas praktik “serakahnomic” yang merusak bangsa, dan memastikan negara hadir di tengah rakyat.
“Hari itu bukanlah hari ini. Kita masih punya kesempatan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Jangan biarkan rakyat menunggu, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan membangun,” tegasnya.
Pidato Presiden Republik Indonesia
Untuk pertama kalinya sejak dilantik, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025. Dalam pidato berdurasi panjang tersebut, Prabowo memaparkan capaian program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, hingga pendirian Sekolah Rakyat.
Prabowo juga menegaskan komitmennya memberantas korupsi, menindak tambang ilegal, dan mencegah manipulasi harga pangan yang merugikan rakyat. Ia meminta dukungan penuh MPR dan partai politik dalam upaya tersebut.
“Saya tidak akan ragu membela kepentingan rakyat. Selama saya menjabat Presiden, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kekayaan mereka berasal dari rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Soroti Perjalanan Sejarah dan Warisan Pemimpin Terdahulu
Prabowo mengawali pidato dengan mengingatkan momen penting 17 Agustus 1945, saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Ia memuji peran para presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo, yang dinilainya telah membangun fondasi bangsa.
Ia menegaskan pentingnya kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional. “Generasi pendiri bangsa menyusun rancang bangun negara agar kita berdaulat secara ekonomi dan mampu mengelola kekayaan sendiri,” ujar Prabowo.
Efisiensi APBN dan Penyelamatan Rp 300 Triliun
Prabowo membeberkan langkah efisiensi anggaran dengan menggeser Rp 300 triliun APBN dari pos rawan penyalahgunaan ke sektor produktif yang langsung dirasakan rakyat. “Efisiensi ini perintah konstitusi. Anggaran besar untuk perjalanan dinas dan ATK yang rawan diselewengkan kami alihkan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Makan Bergizi Gratis dan Capaian 299 Hari Pemerintahan
Program Makan Bergizi Gratis disebut telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. MBG juga menciptakan 290.000 lapangan kerja baru, melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Selain itu, Indonesia mencatat surplus beras nasional lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, sehingga kembali bisa mengekspor beras dan jagung. Harga gabah stabil di Rp 6.500/kg, membuat petani tersenyum.
Peringatan untuk Pengusaha Serakah
Prabowo menyoroti fenomena “serakahnomic” yang membuat minyak goreng dan pangan langka. Ia menegaskan penggilingan padi skala besar harus memiliki izin khusus. “Kalau tidak mau ikut aturan, silakan pindah bidang usaha. Jangan bermain di atas kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.
Penertiban Lahan Sawit dan Tambang Ilegal
Presiden mengungkap, pemerintah telah menguasai kembali 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal dari potensi 5 juta hektar yang melanggar aturan. Ia juga memerintahkan penertiban 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun.
“Apakah ada jenderal atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya di hadapan anggota MPR.
Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen
Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen dengan pendekatan holistik. Pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Ia juga membangun 100 Sekolah Rakyat bagi masyarakat dengan penghasilan terendah, memperluas sekolah unggulan, menambah fakultas kedokteran, serta mendirikan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih untuk memutar ekonomi rakyat.
Penutup: Komitmen Tegakkan Keadilan
Di akhir pidato, Prabowo menegaskan pemerintahan yang ia pimpin akan konsisten menegakkan hukum, mengelola kekayaan negara untuk rakyat, dan melindungi generasi masa depan.
“Kami tidak gentar menghadapi siapapun demi kebenaran. Warisan para pendiri bangsa adalah amanah yang harus kita jalankan,” pungkasnya.
Selanjutnya, hadirin mendengarkan lagu-lagu daerah. Setelah itu, Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., menutup sidang paripurna.
