Medan, dahsyatnews.com – Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Keterangan (Suket) Izin Layak Operasi alat-alat bermesin di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) semakin menjadi sorotan publik.
Selain itu, beberapa temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut tahun 2024 terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 juga menjadi perhatian serius.
Menanggapi dugaan pungli dan temuan BPK tersebut, DPP Pergerakan Mahasiswa Intelektual (PMI) Sumut akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (14/2/2025) di Kejaksaan Tinggi Sumut.
“Benar, Bang, kita segera turun aksi untuk menyikapi dugaan pungli di Disnaker dan temuan BPK di Bapenda Provinsi Sumut. Insya Allah, hari Jumat,” ujar Ketua DPP PMI Sumut, Ricky Pratama, kepada wartawan di Medan, Senin (10/2/2025).
PMI Soroti Dugaan Monopoli dan Lemahnya Pengawasan
Koordinator aksi PMI Sumut yang dipimpin oleh Ricky Pratama menegaskan bahwa mereka akan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumut, untuk mengusut tuntas dugaan monopoli yang dilakukan oleh oknum pegawai Disnaker Sumut dalam praktik pungli tersebut.
Menurutnya, adanya dugaan pungli di Disnaker serta temuan dalam LHP BPK terkait Bapenda Sumut menunjukkan lemahnya kinerja kedua lembaga tersebut. Ia juga menilai bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Sumut kurang tegas dalam mengawasi kinerja bawahannya.
“Aparat penegak hukum jangan tutup mata terhadap praktik pungli di Disnaker dan dugaan kerugian negara di Bapenda Sumut,” tegas Ricky Pratama.
Lebih lanjut, PMI menegaskan bahwa aksi mereka akan digelar di beberapa lokasi strategis, yaitu: Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kantor Bapenda Sumut, Kantor Disnaker Sumut
Aksi ini diharapkan dapat membuka mata aparat hukum serta pejabat terkait untuk segera menindaklanjuti kasus ini.
