MEDAN, dahsyatnews.com/ – Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah, kembali menyoroti pentingnya percepatan program penanganan banjir di Kota Medan. Ia menegaskan bahwa seluruh tahap, termasuk pembebasan lahan untuk pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai, harus segera dituntaskan agar proyek yang didukung pendanaan World Bank dapat berjalan optimal.
Dalam pernyataannya, Rabu (3/12/2025), Afif mengatakan bahwa Pemko Medan memiliki peran krusial pada tahap awal program, yaitu penyediaan dan penuntasan pembebasan lahan. Tahap ini menjadi kunci sebelum pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan fisik di lapangan.
Afif menjelaskan bahwa alur pendanaan proyek tersebut seringkali disalahpahami publik. Menurutnya, dana dari World Bank bukan diberikan kepada Pemko Medan, melainkan dialokasikan sebagai bagian dari proyek nasional yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II di bawah Kementerian PUPR.
“Dana Rp1,5 triliun itu bukan diberikan kepada Pemko Medan. Dana sepenuhnya dikelola Kementerian PUPR melalui BBWS. PUPR yang membangun, dan Kota Medan yang akan merasakan manfaatnya,” tegas Afif dalam keterangan resminya.
Ia juga menyampaikan informasi yang diterimanya bahwa proses pembebasan lahan di dua wilayah, yakni Medan Selayang dan Medan Deli (KIM 1), ditargetkan selesai sebelum Juni. Menurut Afif, penyelesaian itu akan memungkinkan pemerintah pusat segera mengeksekusi pembangunan kolam retensi yang merupakan bagian vital dari upaya mitigasi banjir.
“Dari informasi yang saya terima, pembebasan lahan di Medan Selayang dan Medan Deli akan selesai sebelum Juni. Ini terus kita kawal agar benar-benar tuntas,” ujarnya.
Selain itu, Afif memahami keresahan masyarakat terkait banjir yang masih terjadi. Ia menuturkan bahwa proses penanganan memang sedang berjalan, namun pembebasan lahan memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan anggaran, proses administrasi, hingga potensi persoalan hukum di lapangan.
Meski begitu, Afif optimistis hambatan itu dapat diatasi apabila koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait diperkuat. Ia mendorong Pemko Medan untuk lebih agresif dalam melakukan sinkronisasi program, terutama dengan BBWS dan kementerian teknis.
Afif menegaskan kembali bahwa transparansi alur pekerjaan dan pendanaan penting agar masyarakat tidak salah persepsi terkait pelaksanaan proyek penanganan banjir di Kota Medan.
