Dalam rapat kerja tersebut Wong Chun Sen menegaskan perlunya transformasi kebijakan dengan meninggalkan pola kerja business as usual. Ia mendorong DPRD agar menyusun kebijakan yang berbasis riset, data, dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Wong, DPRD Kota Medan berkomitmen memperkuat kebijakan berbasis bukti melalui penerapan evidence-based policy, regulatory impact assessment, serta kolaborasi riset lintas sektor.
Ia juga menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pembentukan peraturan daerah, hingga penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat Medan yang majemuk.
Hasil rapat kerja tersebut akan ditindaklanjuti melalui sinergi antara DPRD Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, dan para pemangku kepentingan guna mewujudkan Medan yang inklusif, berdaya saing, dan bermartabat.
Rapat dihadiri perwakilan Wali Kota Medan Tri Putra Bayu Waas, Asisten Umum Sekretariat Pemko Medan Laksamana Putra Siregar, Sekretaris DPRD Kota Medan Ali Sipahutar, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta Para anggota DPRD Medan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan, narasumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta perwakilan Kementerian Hukum RI.
