Medan, dahsyatnews.com — Anggota DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M., yang juga Sekretaris Fraksi PSI dan anggota Komisi III, mendesak Pemerintah tidak hanya menjadi regulator, tetapi turut aktif mengelola transportasi berbasis aplikasi atau ojek online (ojol).
Menurut Godfried, Pemerintah dapat masuk melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dua skema. Pertama, jika bekerjasama dengan perusahaan swasta seperti Gojek atau Grab, Pemerintah harus memiliki saham minimal 51 persen. Kedua, jika dikelola penuh oleh BUMN maka seluruh keuntungan menjadi milik Pemerintah, sebagaimana pola yang diterapkan perusahaan transportasi negara seperti DAMRI.
“Kalau kerjasamanya dengan swasta, BUMN Pemerintah harus memegang saham mayoritas, minimal 51 persen. Tapi kalau BUMN mengelola sendiri, ya sepenuhnya milik Pemerintah. Dengan begitu, keuntungannya bisa masuk untuk kepentingan masyarakat,” ujar Godfried di Medan, Senin (15/9/2025).
Potensi Pendapatan Negara dari Bisnis Ojol
Politisi PSI itu menilai potensi perputaran uang di sektor transportasi online sangat besar. Namun, selama ini keuntungan hanya dinikmati pihak swasta, sementara pemerintah tidak mendapatkan porsi yang sepadan.
