Pidato Ketua DPR Republik Indonesia
Selanjutnya pada pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kritik rakyat harus dilihat sebagai cahaya yang menerangi jalan bangsa, bukan sebagai ancaman yang memecah persatuan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD 2025.
Menurut Puan, demokrasi telah memberi ruang luas bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, bahkan dalam bentuk-bentuk kreatif yang memanfaatkan media sosial. Ia mencontohkan ungkapan-ungkapan populer seperti “kabur aja dulu”, sindiran “Indonesia Gelap”, lelucon “Negara Konoha”, hingga simbol bendera “One Piece” yang viral di dunia maya.
“Fenomena ini menunjukkan aspirasi rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” kata Puan. Ia menilai ruang kritik dapat digunakan untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bangsa.
Puan menegaskan bahwa kritik boleh keras dalam substansi dan tegas dalam menolak kebijakan. Namun, ia mengingatkan, kritik tidak boleh memicu kekerasan, kebencian, atau merusak etika dan moral masyarakat. “Yang dituntut dari kita adalah kebijaksanaan, untuk tidak hanya mendengar tetapi juga memahami, merespons dengan hati jernih dan pikiran terbuka,” ujarnya.
Selain membahas peran kritik, Puan juga menyinggung tantangan besar yang dihadapi Indonesia untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, dua dekade ke depan merupakan waktu yang sangat berharga untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.
Ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Puan mengingatkan partai politik agar tidak hanya menjadi kendaraan menuju kekuasaan, tetapi juga menjadi institusi perjuangan yang berdiri di atas nilai dan integritas.
“Tantangan kita adalah memastikan sistem politik dan pemilu benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam memilih wakil dan pemimpinnya,” kata Puan. Ia juga mengkritisi praktik-praktik dalam pemilu yang dipengaruhi “campur tangan” dan “buah tangan” sehingga berpotensi mendistorsi suara rakyat.
Dalam pidatonya, Puan memberi apresiasi pada Presiden Prabowo Subianto atas respon cepat dalam beberapa kebijakan strategis, seperti pencabutan izin tambang di Geopark Raja Ampat dan penyelesaian sengketa tapal batas antarprovinsi. Namun, ia mengingatkan agar langkah cepat tersebut menjadi bagian dari perencanaan matang demi keberlanjutan pembangunan.
Puan turut menyoroti isu kesetaraan gender. Ia menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan di DPR periode 2024–2029 mencapai rekor 21,9% atau 127 anggota, tetapi masih jauh dari target ideal 30%. “Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa. Tanpa nada itu, harmoni akan hilang,” ujarnya.
Di bagian akhir pidato, Puan mengajak semua pihak untuk bekerja keras demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya membangun pondasi kebudayaan, memberantas praktik “serakahnomic” yang merusak bangsa, dan memastikan negara hadir di tengah rakyat.
“Hari itu bukanlah hari ini. Kita masih punya kesempatan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Jangan biarkan rakyat menunggu, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan membangun,” tegasnya.
