Lebih lanjut, Hara menilai pola komunikasi pemerintah dengan media seharusnya dibangun atas dasar transparansi, bukan dengan pendekatan yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. Menurutnya, jika undangan silaturahmi hanya dimaknai sebagai cara untuk mengurangi intensitas pemberitaan kritis, hal itu justru bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun media.
“Saya khawatir kalau acara seperti ini dijadikan alat meredam kritik, maka publik akan melihat media tidak lagi independen. Pers harus berdiri tegak sebagai pilar demokrasi, bukan dijadikan tameng atau peredam isu,” tegasnya.
Hara juga menyinggung bahwa hubungan antara pejabat dan media seharusnya tidak sekadar bersifat formalitas atau basa-basi. Menurutnya, media tidak boleh kehilangan daya kritis meskipun ada ajakan silaturahmi.
“Silaturahmi itu baik, tapi jangan sampai jadi tameng. Media jangan kehilangan daya kritisnya hanya karena duduk bersama kepala daerah. Kalau itu terjadi, demokrasi kita mundur,” ungkapnya.
