“Ketimpangan ini mencerminkan adanya jurang yang lebar antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan mereka yang berpenghasilan menengah dan tinggi,” jelasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat rendahnya pendapatan per kapita serta tingginya angka kemiskinan sebagai sinyal bahwa perekonomian di Medan belum bergerak inklusif. Robi berharap agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang menjabat ke depan menjadikan hal ini sebagai prioritas dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Selain itu, fraksinya menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai strategi konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
“Program penguatan UMKM harus terus didorong, mulai dari akses permodalan, pelatihan hingga pemasaran produk,” tambah Robi.
Menutup pandangan fraksi, Robi menyerukan agar pelaksanaan Perda RPJMD dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
“Kami berharap seluruh jajaran Pemko Medan konsisten menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
