Legislator Dapil V itu, secara tegas menyoroti seluruh kinerja UPT SDABMBK terutama Medan Polonia yang dinilai sangat lamban dalam menangani keluhan masyarakat. Menurutnya, keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga.
“Sebagai pimpinan UPT Medan Polonia harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa bekerja cepat, lebih baik mundur. Jangan biarkan warga terus-menerus menjadi korban karena ketidakbecusan dalam menangani masalah infrastruktur,” tegasnya.
Politisi Fraksi Golkar DPRD Medan itu juga meminta Kepala Dinas SDABMBK untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja UPT-UPT yang ada di seluruh Kota Medan, terutama Medan Polonia dan mempertimbangkan pergantian pimpinan jika kinerja tetap buruk. “Jangan sampai tunggu viral baru dikerjakan”, katanya.
Anggaran Dialihkan
Salah satu alasan yang digunakan UPT SDABMBK Medan Polonia untuk menunda perbaikan infrastruktur adalah pengalihan anggaran. Namun, Rommy menegaskan bahwa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
