“Kalau anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Jangan sampai warga terus menjadi korban tanpa ada kejelasan kapan perbaikan dilakukan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan!” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Rommy memastikan bahwa DPRD akan terus menekan Dinas dan UPT seluruh Kota Medan, terutama UPT Medan Polonia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, pihaknya tidak akan segan untuk menuntut sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak kompeten.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada perbaikan, kami akan mendesak agar ada sanksi. Jangan sampai warga terus dirugikan karena kelalaian aparat yang seharusnya bekerja untuk rakyat!” pungkasnya.
Dengan semakin banyaknya sorotan terhadap kinerja UPT SDABMBK Medan Polonia, diharapkan pemerintah segera berbenah dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin runtuh. (Red)
