Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan regulasi ketenagakerjaan dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, sementara isu outsourcing dan jaminan sosial masih menjadi bagian dari agenda pembahasan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan ketenagakerjaan sebelum berkembang menjadi perselisihan yang berujung pada aksi demonstrasi.
Dengan target pengesahan pada 8 Oktober 2026, pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kini memasuki tahap penting. Pemerintah masih perlu menyelaraskan sejumlah substansi bersama DPR RI dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan sebelum regulasi tersebut ditetapkan.
Bagian dari Penyegaran Organisasi Rangkaian perubahan tersebut memperlihatkan…
“Ke depan, kita berharap tidak ada lagi praktik-praktik…
“Setiap orang punya timbangan tersendiri terhadap langkah pergerakan…
JAKARTA, dahsyatnews.com/ – Dugaan penyalahgunaan dana Pokok Pikiran…
Jakarta, dahsyatnews.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika…
Jakarta, dahsyatnews.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN…
