Di samping persoalan pelayanan publik, Fauzi juga menyoroti informasi yang beredar di media sosial mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di Dishub Kota Medan. Menurutnya, isu tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fauzi menegaskan Fraksi Gerindra akan terus mengawal berbagai program yang dijalankan Dishub Kota Medan agar seluruh pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai ketentuan, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Inspektorat melakukan audit terhadap pekerjaan di Dishub Kota Medan untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
