Godfried menyebut bahwa penting bagi warga mengurus administrasi kependudukan, mulai dari akta lahir, KTP, hingga akta kematian. “Semua bisa ditanyakan langsung di sini, tanpa harus ke kantor saya,” ujarnya.
Soal lampu jalan, ia menegaskan kini kewenangan itu berada di Dinas Perhubungan, bukan lagi Dinas Pertamanan. Warga bisa melapor langsung ke Dishub.
Ia juga mengingatkan soal layanan UHC (Universal Health Coverage) senilai Rp325 miliar dari Pemko Medan yang menjamin layanan kesehatan gratis hanya dengan KTP dan KK. “Kalau rumah sakit menolak, hubungi saya langsung,” tegasnya.
Salah satu warga, Renata Pasaribu, menyampaikan keluhan sulitnya aktivasi UHC di Puskesmas. Ia ditolak karena dianggap belum sakit. “Kalau tunggu parah, bagaimana kalau kami tak sadar?” protesnya.
Godfried menjawab, pendaftaran UHC harus dilakukan sebelum sakit. Ia mendorong puskesmas memberikan pemahaman ke warga. “Jangan tunggu jatuh sakit. Harus aktif sejak dini,” katanya.
Warga juga keluhkan wisuda dan karya wisata yang memberatkan. Renata menyebut ijazah anaknya pernah ditahan 6 bulan akibat tidak ikut wisuda.
