Warga Sampaikan Berbagai Aspirasi
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Seorang warga bernama Manik yang berdomisili di Jalan Saudara menanyakan prosedur pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tanah warisan agar dapat diterbitkan atas nama pribadi.
“Tanah kami ini tanah waris dan PBB masih atas nama induk. Bagaimana cara memecahnya supaya PBB atas nama saya sendiri,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan itu, Godfried menerangkan bahwa proses pemecahan PBB harus diawali dengan pengurusan dokumen kepemilikan tanah melalui Badan Pertanahan Nasional.
“Dasar penerbitan SPPT PBB adalah surat kepemilikan tanah. Jadi harus disatukan dulu atau dilakukan penggabungan sertifikat, setelah itu baru mengurus PBB,” jelasnya.
Keluhan lain yang muncul dari warga berkaitan dengan aktivitas pedagang di Jalan Kemiri yang dinilai mengganggu akses jalan di kawasan tersebut.
Godfried mengakui persoalan itu cukup kompleks karena berkaitan dengan perubahan fungsi sejumlah ruas jalan di Kota Medan yang beralih menjadi kawasan perdagangan.
“Persoalan ini sedang kami bahas di Komisi III. Banyak jalan di Kota Medan yang berubah fungsi menjadi pasar, seperti di Kemiri dan Seksama. Kami sedang mencari solusi agar penataan bisa dilakukan tanpa merugikan pedagang,” katanya.
Selain itu, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lain seperti lampu penerangan jalan yang rusak, saluran drainase yang tersumbat, hingga akses jalan yang disebut tertutup di sekitar Hotel Antares.
Menanggapi berbagai laporan tersebut, Godfried memastikan pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
“Kita tidak hanya bicara saja. Nanti dinas terkait langsung turun ke lokasi, difoto, dibuat berita acara, dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
