MEDAN, dahsyatnews.com – Sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari parkir tepi jalan hingga lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam, dinilai masih membutuhkan penanganan serius dari Pemerintah Kota Medan. Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub).
Fauzi menyampaikan, berbagai aspirasi yang diterimanya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) maupun reses menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik di bidang perhubungan masih menjadi perhatian utama masyarakat.
Ia mengatakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan adalah sistem parkir di Kota Medan. Menurutnya, praktik pengutipan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan masih ditemukan di lapangan, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 bagi kendaraan roda empat.
Fauzi berpandangan langkah penertiban yang dilakukan selama ini belum memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian masalah tersebut.
“Kita melihat Tim Cakrawala terus aksi di lapangan, tapi nyatanya permasalahan masih terus ada. Artinya penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini, kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat menggunakan parkir tepi jalan,” katanya, Rabu (5/8/2026).
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa banyaknya lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi juga menjadi keluhan yang paling sering disampaikan warga. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi rasa aman masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari maupun menjelang waktu Subuh.
“Hampir di setiap Sosper dan Reses masyarakat mengeluhkan soal banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka takut beraktivitas karena gelap, khawatir jadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Bahkan untuk pergi Solat Subuh pun takut. Tapi sampai sekarang tindaklanjutnya tidak ada. Kita jadi bingung, keluhan mendasar seperti ini kenapa tidak teratasi. Saudara Wali Kota mendengar atau tidak peduli? Atau memang Kadishub Kota Medan yang tidak bisa kerja,” ketusnya.
Di samping persoalan pelayanan publik, Fauzi juga menyoroti informasi yang beredar di media sosial mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di Dishub Kota Medan. Menurutnya, isu tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fauzi menegaskan Fraksi Gerindra akan terus mengawal berbagai program yang dijalankan Dishub Kota Medan agar seluruh pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai ketentuan, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Inspektorat melakukan audit terhadap pekerjaan di Dishub Kota Medan untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya ‘permainan’. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung ke lapangan realisasinya. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS),” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Wali Kota Medan maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan terkait pernyataan Fauzi. Redaksi akan memuat tanggapan dari pihak terkait apabila telah diperoleh sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
