Pada sesi diskusi, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami. Salah satunya terkait administrasi kependudukan yang belum lengkap akibat dokumen pernikahan yang tidak tersedia.
“Apa bisa dikembalikan lagi nama orang tua di KK, Pak?” tanya seorang warga.
Keluhan lain juga disampaikan terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak lagi diterima pada tahun 2026.
“Tahun lalu saya dapat PKH, tapi tahun ini nama saya tidak terdaftar lagi,” ujar warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Godfried menjelaskan bahwa penerima bantuan ditentukan melalui mekanisme verifikasi yang dilakukan secara berkala.
“Tidak otomatis setiap tahun menerima PKH. Ada penilaian berdasarkan kondisi ekonomi dan data dari BPS,” jelasnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak, minimnya penerangan jalan, serta drainase yang tidak optimal hingga menyebabkan genangan air. Bahkan, terdapat laporan mengenai pipa air bersih yang bocor dan berpotensi tercemar limbah.
