Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat lebih dari Rp6,3 triliun atau sekitar 90,80 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp5,8 triliun atau sekitar 82,56 persen dari target.
Menurut Fraksi Gerindra, capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, tingkat penyerapan belanja dinilai masih perlu ditingkatkan agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain realisasi anggaran, Fraksi Gerindra juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp592,2 miliar.
Fauzi menyampaikan, besarnya SILPA menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam proses perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga pengendalian kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah.
“Kondisi ini tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan dalam penghematan anggaran, sebab pada saat yang sama masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti banjir, kerusakan infrastruktur jalan dan drainase, keterbatasan pelayanan kesehatan, kebutuhan sarana pendidikan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal berarti terdapat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi,” tegas Fauzi.
