Atas dasar itu, Fraksi Gerindra meminta Pemko Medan mengevaluasi OPD yang memiliki serapan anggaran rendah, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program pembangunan.
Fraksi tersebut juga mendukung rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Medan agar penggunaan SILPA dalam perubahan APBD diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah sekaligus membiayai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa berbagai persoalan mendasar di Kota Medan masih membutuhkan perhatian serius. Mulai dari banjir yang kerap terjadi saat musim hujan, kemacetan lalu lintas, persoalan sampah, pelayanan publik yang dinilai belum maksimal, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Jawaban Pemerintah Kota Medan tidak boleh berhenti sebagai komitmen normatif. Seluruh janji tersebut harus diwujudkan melalui target yang terukur, pelaksanaan yang konsisten, serta pengawasan yang ketat,” kata Fauzi.
