Hal yang sama juga terjadi dengan Kasi Intelijen Kejari Medan, Dapot Dariarma, yang belum memberikan keterangan atas permintaan klarifikasi yang dikirim melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/11/2025).
Pernyataan Hara: Semua Pihak yang Diperiksa Harus Dihadirkan di Persidangan untuk Perkuat BAP dan Transparansi
Hara menegaskan bahwa seluruh pihak yang diduga terlibat maupun yang nantinya akan dijadikan saksi harus melalui proses pemeriksaan mendalam dan dihadirkan dalam persidangan. Hal ini, katanya, penting untuk memastikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar-benar kuat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menurut Hara, proses klarifikasi dan pemeriksaan tidak boleh tebang pilih. Semua pihak yang berkaitan, baik struktural maupun pelaksana teknis, wajib dimintai keterangan secara menyeluruh.
“Kami menekankan agar siapa pun yang mengetahui, melihat, maupun diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut harus diperiksa secara lengkap. Mulai dari Pimpinan teratas di Kecamatan Medan Polonia, Sekcam, bendahara, para petugas becak, hingga mandor-mandornya. Semua harus diperiksa mendalam dan nantinya dihadirkan di persidangan untuk memperkuat BAP, termasuk pendukungannya yang membuat bon faktur BBM tesebut” ujar Hara.
Ia menambahkan bahwa kehadiran seluruh saksi di pengadilan akan memastikan tidak ada celah informasi yang tertinggal serta menjamin proses hukum berjalan objektif.
“Kita ingin transparansi penuh. Karena itu, seluruh saksi kunci maupun saksi pendukung harus tercantum dalam BAP dan dihadirkan di depan majelis hakim. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang keraguan terhadap kebenaran fakta di lapangan,” tambahnya.
Hara juga menyebutkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi yang berkembang di lapangan bahwa sebelum Kasi Sarpras dipanggil untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Medan, pimpinan diduga melakukan intervensi dan tekanan terhadap lima mandor petugas becak sampah. Para mandor tersebut diduga diarahkan untuk mengikuti suatu alur atau keterangan tertentu yang dapat meringankan posisi pihak tertentu dalam perkara dugaan penyimpangan anggaran BBM tersebut. Menurut Hara, indikasi dugaan intervensi ini menunjukkan adanya potensi rekayasa informasi sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan menghadirkan seluruh pihak terkait dalam persidangan guna memastikan BAP tetap kuat, objektif, dan transparan.
Hara menyebut bahwa langkah ini menjadi bagian penting demi tegaknya supremasi hukum, keadilan untuk semua pihak, dan agar proses penegakan hukum dapat dipercaya publik.
