Advertorial

Paripurna DPRD Medan: Pembahasan LKPJ 2024 dan Rekomendasi Strategis

×

Paripurna DPRD Medan: Pembahasan LKPJ 2024 dan Rekomendasi Strategis

Sebarkan artikel ini
DPRD Kota Medan saat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan pada Selasa (25/03/2025) pagi. (Foto; Hara/dahsyatnews.com).
DPRD Kota Medan saat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan pada Selasa (25/03/2025) pagi. (Foto; Hara/dahsyatnews.com).

Berikut rekomendasi DPRD untuk DPMPTSP Kota Medan:

  1. Peningkatan Kerja Sama Antar-Instansi
    • DPMPTSP diharapkan lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar pelayanan perizinan semakin mudah dan maksimal.
  2. Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar
    • Dinas diminta lebih proaktif dalam memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
  3. Peningkatan Iklim Investasi
    • DPMPTSP harus mampu menciptakan iklim investasi yang aman dan menguntungkan, guna menarik lebih banyak investor dan mengurangi angka pengangguran di Kota Medan.

Evaluasi dan Rekomendasi untuk BPKAD Kota Medan

DPRD juga menyoroti realisasi pendapatan dan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, yang mencatatkan:

  • Realisasi pendapatan: 95,43%
  • Realisasi belanja: 47,50%

Berikut rekomendasi DPRD untuk BPKAD Kota Medan:

  1. Optimalisasi Pemanfaatan Aset
    • Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Medan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.
  2. Penegasan Kepemilikan Aset
    • BPKAD diminta memasang plang kepemilikan Pemko Medan pada aset yang disewakan, guna menghindari polemik di masa mendatang.
  3. Penerapan Regulasi Sewa Tanah
    • DPRD merekomendasikan agar BPKAD menarik biaya sewa selain PBB terhadap tanah milik Pemkot yang digunakan masyarakat untuk mendirikan bangunan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  4. Pembentukan Pansus Aset
    • DPRD menyarankan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk mengawal pengelolaan aset daerah agar lebih transparan dan optimal.

Evaluasi dan Rekomendasi untuk Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *