Tak hanya itu, dalam pertemuan resmi usai aksi, pihak PPKS menerima perwakilan KMMB Sumut untuk berdialog. Namun, menurut KMMB, pihak PPKS tidak mampu menunjukkan hasil riset yang seharusnya menjadi dasar teknis pelaksanaan proyek. Padahal, riset tersebut dibiayai dari dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dengan nilai hampir Rp2 miliar.
“Ini sangat memprihatinkan. Dana besar telah dikucurkan untuk riset, namun tidak ada hasil konkret yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu perwakilan KMMB usai pertemuan.
KMMB juga menyampaikan total 28 tuntutan kepada pemerintah pusat dan aparat hukum. Mereka mendesak audit menyeluruh, pencopotan pejabat yang lalai, dan penegakan hukum secara tegas oleh KPK, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian.
“Kami bukan pengamat diam. Kami akan terus mengawal jalannya proses ini dan siap membuka data serta melakukan investigasi lapangan demi tegaknya keadilan,” tambah Sutoyo.
Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung mengevaluasi total program MMR dan mencopot pejabat BUMN yang terlibat, termasuk Dirut Holding PTPN 3 dan Kepala PPKS yang dinilai tidak jujur kepada publik.
