Sesi Tanya Jawab
Suasana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di Kota Medan semakin semarak saat memasuki sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber dan Anggota DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keluhan mulai dari persoalan pajak bumi dan bangunan (PBB), pelayanan BPJS, ketenagakerjaan, hingga masalah penerangan jalan umum.
Seorang warga bernama Saut mempertanyakan syarat rumit dalam pengurusan balik nama rumah warisan. Ia mengeluhkan banyaknya berkas yang harus dilegalisir notaris meskipun dokumen itu dikeluarkan oleh lembaga negara.
“Kenapa berkas negara masih harus dileges notaris? Padahal setiap legalisasi itu biayanya tidak sedikit,” ujar Saut.
Warga lain, Berliana, menyoroti pelayanan BPJS yang menurutnya tidak berlaku bagi korban kecelakaan lalu lintas. Ia menuturkan pengalamannya saat keluarganya dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah setelah kecelakaan, namun pihak rumah sakit menolak penggunaan BPJS.
“Apakah benar korban kecelakaan tidak ditanggung BPJS?” tanya Berliana.
Sementara itu, Ibnu, warga Jalan Pelajar, menyampaikan kegelisahannya terkait praktik diskriminasi usia dalam penerimaan tenaga kerja. Ia juga menyoroti kebijakan rumah sakit yang mewajibkan pasien mengakses aplikasi JKN Mobile untuk berobat.
“Bagaimana dengan orang tua atau lansia yang gaptek? Bahkan ada warga miskin yang untuk makan saja sulit, bagaimana mau beli smartphone?” ungkapnya.
Dari persoalan infrastruktur, Erika Samosir mengeluhkan tidak adanya lampu jalan di kawasan Gang Swasta Ujung, Jalan Raya Menteng, yang sudah puluhan tahun gelap gulita. “Kami sudah 15 tahun tinggal di situ, tidak pernah ada lampu jalan. Kami hanya swadaya pasang lampu sendiri, dan kini sudah mati,” keluhnya.
Ada pula warga yang justru menyampaikan apresiasi. Keluarga dari Kelurahan Timbang Deli mengucapkan terima kasih atas terealisasinya pemasangan 15 titik lampu jalan serta keluarnya kartu Universal Health Coverage (UHC).
“Semoga Pak Lubis semakin sukses menjalankan tugas,” kata salah seorang perwakilan warga.
Keluhan lain disampaikan Pasaribu, yang menghadapi masalah prona akibat tumpang tindih surat tanah dengan tetangganya. Hingga kini, ia belum bisa menyelesaikan administrasi di BPN karena diminta fotokopi surat tanah dari pemilik rumah sebelah, yang enggan memberikan.
