Wawancara Drs Godfried Effendi Lubis, M.M Usai Sosialisasi
Dalam wawancaranya usai sosialisasi, Anggota DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M, menyoroti sejumlah persoalan yang masih dirasakan masyarakat, mulai dari ketatnya persyaratan tenaga kerja hingga diskriminasi layanan kesehatan.
Menurut Godfried, banyak perusahaan masih menetapkan syarat ketat dalam perekrutan tenaga kerja, seperti batasan usia, latar belakang pendidikan, hingga pengalaman kerja. Kondisi tersebut, katanya, semakin mempersulit pencari kerja, khususnya di tengah tingginya angka pengangguran di Kota Medan.
“Kita harapkan perusahaan jangan hanya menerima fresh graduate atau membatasi umur. Yang terpenting itu keterampilan dan kemampuan, bukan sekadar ijazah atau usia,” ujarnya.
Ia mendorong agar pemerintah membuat regulasi yang mengatur standar penerimaan tenaga kerja lebih fleksibel. Menurutnya, kesempatan kerja sebaiknya disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki, bukan diskriminatif terhadap usia maupun pendidikan.
Selain soal lapangan kerja, Godfried juga menyoroti layanan kesehatan berbasis Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS. Ia menilai masih banyak masyarakat, khususnya orang tua, kesulitan mengakses layanan kesehatan karena terkendala sistem digital aplikasi JKN yang berbasis smartphone.
“Banyak orang tua yang tidak bisa mengoperasikan aplikasi JKN. Maka rumah sakit seharusnya menyediakan alternatif layanan manual, jangan hanya digital,” jelasnya.
Godfried menekankan bahwa pelayanan rumah sakit bagi peserta UHC tidak boleh dibedakan dengan BPJS. Ia meminta agar masyarakat mendapatkan perlakuan setara dalam hal pelayanan medis.
Terkait kasus kecelakaan lalu lintas, ia menjelaskan bahwa korban dapat memanfaatkan fasilitas UHC setelah terlebih dahulu melengkapi surat keterangan dari kepolisian dan Jasa Raharja. “Setelah ada keterangan, barulah sisanya bisa ditanggung UHC,” tambahnya.
Lebih jauh, politisi senior itu juga menyinggung kesiapan Pemprov Sumatera Utara dalam menerapkan program UHC secara menyeluruh mulai 1 Oktober mendatang. Ia khawatir rumah sakit di Medan akan menjadi pusat rujukan utama, sementara fasilitas kesehatan di daerah belum siap menampung pasien.
“Jika seluruh Sumut sudah merasakan UHC, jangan semua tertumpu ke Medan. Jumlah dan kualitas rumah sakit di daerah juga harus ditingkatkan agar program ini berjalan maksimal,” pungkasnya.
